Larangan Mudik dan Keringanan Pengusaha Transportasi

Mudik – Sektor transportasi memang sangat terpukul selama adanya pandemi virus corona (Covid – 19). Dan ditambah lagi dengan adanya larangan mudik dari pemerintah, hal ini makin berimbas oleh pengusaha transportasi angkutan umum. Seperti yang sudah – sudah, seharusnya sektor transportasi panen selama musim mudik menjelang hari Raya Idulfitri.

Ketua Umum DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda) yaitu Adrianto Djokosoetono, mengatakan sebelum adanya larangan mudik ini memang sudah sangat terpuruk, semenjak adanya virus corona saat ini. Jika dilihat pada tahun sebelumnya, momen mudik ini sangat berpengaruh pesat pada perusahaan bus, rental dan sewa kendaraan.

Namun, ia mengatakan meskipun begitu pihaknya akan tetap mendukung kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Karena dengan begitu dapat memutus mata rantai penyeberan virus corona (Covid-19). Walaupun begitu, Adrianto mengatakan bahwa pihaknya tetap membutuhkan bantuan dari pemerintah, bantuan untuk perusahaan angkutan darat.

Tidak Ada Mudik, Perusahaan Transportasi Diujung Tanduk

Adrianto menyatakan, bahwa perusahaannya tinggal satu atau dua bulan lagi bisa bertahan untuk mempertahankan kendaraannya. Sedangkan restrukturisasi dari OJK hanya berlaku untuk, pengusaha – pengusaha yang mempunyai aset di bawah Rp 10 miliar. Sedangkan, perusahaan transportasi banyak memiliki aset yang  nilainya diatas Rp 10 miliar.

Selain itu, Adrianto juga mengatakan kalau perusahaan transportasi darat juga membutuhkan insentif. Seperti misalnya keringanan dalam perpanjang STNK.  Pengamat transportasi Djoko Setijowarno, mengatakan pemerintah perlu membantu memberikan insentif dan kompensasi kepada pengusaha transportasi dan para pekerjanya. Agar tidak ada perusahaan transportasi yang nantinya rugi dan gulung tikar.

Ada dua skema terkait dengan adanya relaksasi kredit yang sedang dibuat oleh pemerintah, Djoko Setijowarno mengatakan, dukungan yang dapat diberikan pemerintah kepada perusahaan angkutan bisa dengan bentuk merevisi Peraturan Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 mengenai Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, dimana memberikan keringan debit dalam membayar angsuran.  Besaran pembiayaan, tergantung dengan skema perbankan atau lemabaya pembiayaan masing – masing. Karena pemerintah tidak menanggung seluruh pembiayaan namun berbasis skema cost sharing

READ  Tempat Liburan Menarik di Jakarta

Sementara untuk pekerja transportasi, untuk pengemudi dan juga keneknya diharapkan bisa diberikan kompensasi dari pemerintah, sehingga bisa dilihat bahwa pemerintah hadir dalam melindungi para pekerja transportasi.

Ia mengungkapkan, ada dana yang sudah dialokasi mendapat Rp 600 ribu per bulan ini dilakukan selama tiga bulan dan diberikan melalui kepolisian RI, agar penerima sesuai dengan target sasaran. Lalu juga pengantaran bantuan sembako bagi warga yang kurang mampu, pemerintah bisa juga melibatkan organda. Jadi tidak hanya melibatkan perusahaan transportasi online saja. Supaya, pengusaha dari transportasi angkutan darat mendapatkan penghasilan untuk menyambung keberlangsungan hidupnya.

Diharapkan, agar pemerintah berkoordinasi dengan perusahaan transportasi untuk memikirkan dan mengambil langkah membantu nasib perusahaan transportasi khususnya darat. Sehingga perusahaan – perusahaan tersebut dapat bertahan.

Tagged:

Comments are closed.